Coaching Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau

Latar Belakang

Latar Belakang Inovasi dan Permasalahan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen penuh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing. Untuk mencapai visi ini, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama memegang peran krusial sebagai nahkoda unit kerja yang bertanggung jawab langsung terhadap implementasi kebijakan dan pelayanan publik. Namun, dalam perjalanan menuju tujuan tersebut, beberapa tantangan dan permasalahan utama teridentifikasi, yang menjadi landasan kuat bagi lahirnya inovasi Coaching JPT Pratama ini. Permasalahan utama yang melatarbelakangi inovasi ini meliputi:

1. Kesenjangan Kompetensi dan Kinerja JPT Pratama, Meskipun para JPT Pratama memiliki pengalaman dan kapasitas, masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, dan strategis agar dapat secara optimal mendorong transformasi birokrasi. Kesenjangan ini berpotensi menghambat akselerasi kinerja organisasi secara keseluruhan.
2. Kurangnya Optimalisasi Pengembangan Kompetensi ASN, Terdapat kewajiban bagi setiap ASN untuk memenuhi minimal 20 JP (Jam Pelajaran) pengembangan kompetensi per tahun. Namun, data awal menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban ini belum merata di
   seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada
   semester 1 (31 Juni 2024), hanya 1 OPD yang mencapai 100% pemenuhan 20 JP/tahun bagi ASN-nya. Hal ini mengindikasikan rendahnya kepedulian atau kesulitan dalam memfasilitasi pengembangan kompetensi di beberapa unit kerja, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan.
3. Tantangan Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK, Pemerintah telah mencanangkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai fondasi budaya kerja. Namun, pemahaman dan implementasi nilai-nilai ini di lapangan masih perlu ditingkatkan, terutama di level pimpinanTindak Lanjut Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang Belum Maksimal, Laporan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dari Kementerian PANRB tahun 2023 menunjukkan adanya area-area yang perlu perbaikan signifikan. Keterbatasan dalam memberikan arahan strategis dan tindak lanjut yang efektif dari pimpinan dapat memperlambat proses perbaikan tata kelola dan akuntabilitas birokrasi.
4. Perlunya Penguatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Meskipun upaya pencegahan korupsi terus digalakkan, peningkatan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko dan mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan kerja tetap menjadi prioritas. JPT Pratama sebagai pemegang kewenangan harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi.
   Berdasarkan permasalahan di atas, BPSDM Provinsi Kepulauan Riau merancang inovasi Coaching JPT Pratama sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi tantangan tersebut. Inovasi ini diharapkan mampu menjadi katalisator perubahan yang memberdayakan JPT Pratama untuk menjadi agen perubahan yang efektif, mendorong peningkatan kompetensi ASN, memperkuat budaya kerja, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel di Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan

Inovasi Coaching JPT Pratama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja JPT Pratama: Membekali JPT Pratama dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi secara efektif, serta mampu menjadi agen
   perubahan dalam mendorong transformasi
   birokrasi.
2. Mendorong Pemenuhan Kewajiban Pengembangan Kompetensi ASN, Memastikan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di bawah kepemimpinan JPT Pratama, memenuhi target minimal 20 JP pengembangan kompetensi per tahun.
3. Memperkuat Pemahaman dan Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK, Meningkatkan internalisasi dan praktik nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) di seluruh lini birokrasi, dimulai dari level pimpinan.
4. Mempercepat Tindak Lanjut Evaluasi Reformasi Birokrasi, Memberikan arahan strategis dan memfasilitasi JPT Pratama dalam menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB tahun 2023.
5. Meningkatkan Kesadaran dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Membangun pemahaman yang komprehensif dan kesadaran tinggi di kalangan JPT Pratama mengenai pentingnya pencegahan korupsi, serta praktik-praktik yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Manfaat

Manfaat dari inovasi ini antara lain :

1. JPT Pratama sebagai Agen Perubahan yang Efektif, Terbentuknya pemimpin yang proaktif, inovatif, dan mampu menggerakkan transformasi di unit kerjanya.
2. Budaya Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas, terinternalisasinya nilai-nilai BerAKHLAK dan kesadaran anti-korupsi yang kuat, menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan beretika.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, JPT Pratama yang kompeten dan berintegritas akan mampu merancang dan melaksanakan kebijakan serta program yang lebih responsif dan berkualitas tinggi bagi masyarakat.
4. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing, Peningkatan efektivitas birokrasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan menarik investasi.
5. Pembentukan Ekosistem Pembelajaran Berkelanjutan (Corporate University), Coaching ini menjadi fondasi bagi pengembangan kapasitas ASN secara sistematis dan terintegrasi, mendorong inisiatif belajar mandiri dan kolaboratif.
6. Peningkatan Citra Positif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sebagai institusi yang berkomitmen pada pengembangan SDM, integritas, dan inovasi.