Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Aries Fhariandi, S.Sos., M.Si., hadir sebagai narasumber mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Rapat Koordinasi Analisis Terkait Isu Administr

Batam 16/07/2025 - Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Aries Fhariandi, S.Sos., M.Si., hadir sebagai narasumber mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Rapat Koordinasi Analisis Terkait Isu Administrasi Kewilayahan dan Kependudukan dalam Mencapai Target Pembangunan Nasional. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ini berlangsung pada Rabu, 16 Juli 2025, di Swiss-Belhotel Harbourbay, Batam.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam, Brigadir Jenderal TNI Kartika Adi Putranta, S.E., dan dihadiri oleh berbagai unsur kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Dukcapil), Bappenas, Kejaksaan Tinggi Kepri, Polda Kepri, Danrem, Danlantamal, BP Batam, serta perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam paparannya yang mengangkat tema “Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Penguatan Tata Kelola Administrasi Wilayah dan Kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional”, Kepala Bappeda Kepri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat dua isu strategis pembangunan, yakni administrasi kewilayahan dan administrasi kependudukan.

Beberapa isu krusial yang diangkat di antaranya adalah ketimpangan sebaran penduduk, dinamika migrasi, serta tantangan di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan pengangguran. Berdasarkan data kependudukan terkini, Kepri kini memasuki fase bonus demografi, dengan lebih dari 50 persen penduduk berada dalam usia produktif (generasi milenial dan Gen Z).

Kepala Bappeda Kepri juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi telah menyelaraskan perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional, sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014. Penyelarasan tersebut dituangkan dalam RPJPD Kepri 2025–2045, RPJMD Kepri 2025–2029, serta Renstra Dinas PMD Dukcapil, dengan fokus pada pencapaian target Indeks Kependudukan Digital (IKD) sebesar 50 persen pada tahun 2030.

Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa capaian IKD Provinsi Kepri saat ini telah mencapai 19,51%, jauh melampaui target nasional sebesar 10% untuk tahun 2025. Pencapaian ini merupakan hasil dari langkah-langkah akseleratif Pemerintah Provinsi yang telah terjalin melalui MoU dengan Kemendagri sejak tahun 2024.

Lebih lanjut, Kepala Bappeda Kepri menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong literasi digital, penguatan infrastruktur informasi, dan penyusunan kebijakan progresif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk melalui perluasan kawasan FTZ di Bintan dan Karimun secara menyeluruh.

Terkait administrasi kewilayahan, beliau menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah merancang strategi pembangunan wilayah dalam tiga klaster utama: (1) Batam-Bintan-Karimun-Tanjungpinang, (2) Natuna-Anambas, dan (3) Lingga. Penegasan batas wilayah yang jelas dan disepakati menjadi prasyarat utama untuk mencegah konflik dan mempercepat integrasi pembangunan antarwilayah.

Melalui keikutsertaannya dalam kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan komitmennya untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional dengan pendekatan berbasis data, penguatan tata kelola wilayah, serta pemutakhiran administrasi kependudukan yang inklusif dan adaptif.

Diharapkan, hasil rapat koordinasi ini dapat dijadikan acuan bersama dalam merumuskan langkah-langkah konkret guna mendukung pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.