Data Akurat Jadi Senjata: Kepri Percepat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Tahun 2027

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat langkah strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan stunting melalui pelaksanaan Musrenbang Tematik Kemiskinan dan Stunting yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kepri Aries Fhariandi, Rabu (12/3) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Dompak-Tanjungpianng. Forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyatukan kebijakan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 114,55 ribu orang atau 4,26 persen dari total penduduk. Angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 4,44 persen atau sekitar 117,28 ribu orang. Capaian ini menempatkan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan keempat terendah secara nasional.

Hasil Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025 jumlah Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Kepri sebanyak 811 KK dengan rincian Bintan 118, Karimun 150, Natuna 189, Lingga 273, Kepulauan Anambas 9, Batam 72, dan Tanjungpinang 0 (Nol).

Data BPS menunjukkan beberapa komoditas utama penyumbang garis kemiskinan di Kepulauan Riau, terutama dari kelompok bahan pangan seperti beras, ikan, telur, daging ayam ras, serta kebutuhan pokok lainnya. Hal yang mengejutkan Adalah Rokok kretek filter menjadi faktor utama penyumbang garis kemiskinan di Perdesaan yakni sebesar 18,21%, sedangkan beras 16,71%.

Kepala Bappeda Kepri Aries Fhariandi menegaskan sejumlah arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang akan diambil Pemerintah Kepri di antaranya Integrasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan Masyarakat, Pemutakhiran data by name by address untuk penentuan sasaran yang lebih akurat, Penguatan kapasitas kelembagaan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan), Sinergi Program Daerah dengan RPJMN 2025–2029 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Aries juga menekankan pentingnya strategi penanggulangan kemiskinan yang kolaboratif, termasuk memperkuat kemitraan antara Pemerintah, Dunia usaha, Masyarakat, dan Stakeholder. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal serta percepatan pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan prevalensi stunting Tahun 2027.

Turut hadir pada kegiatan Desk Tematik Kemiskinan yaitu Kementerian PPN/BAPPENAS , OPD Provinsi dan Kabupaten Kota, Bank Indonesia, BPS Provinsi Kepri, BPOM, TP-PKK Kepri, Baznas Kepri, IWAPI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kepri, dan Pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.