Sudah 3 Kali FGD: RPJPD Kepri Memasuki Fase Akhir

Tanjungpinang - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045. Kegiatan tersebut dipimipin langsung oleh Kepala Bappeda Kepri Misni, S. KM.,M.Si yang dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada tanggal 30 s.d 31 Oktober 2023 di Aula Wan Seri Beni, Dompak - Tanjungpinang.

Dalam sambutannya Kepala Bappeda Kepri menyampaikan bahwa FGD RPJPD Provinsi Kepri sudah memasuki fase akhir, setelah secara marathon dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu di Jakarta, Batam, dan Tanjungpinang. Bappeda senantiasa menjaga proses dari penyusunan Ranwal RPJPD tersebut, sehingga ditargetkan Desember tahun 2023 draft ranwalnya sudah selesai.

Pembahasan RPJPD 2025-2045 senantiasa melibatkan semua unsur yang ada di Provinsi Kepri sehingga ide, gagasan, dan masukan yang disampaikan oleh stakeholder dan masyarakat untuk masa depan Provinsi Kepri 20 tahun yang akan datang lebih beragam, aktual, dan komprehensif.

Ditempat yang sama Prof. Eko Prasojo menyampaikan berdasarkan kajiannya dan Tim Universitas Indonesia, ada 3 Sumberdaya Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepri yaitu:

1. Potensi Kemaritiman dengan segala sumberdaya yang dimilikinya, sehingga Kemaritiman menjadi kata kunci dalam rancangan awal RPJPD Provinsi Kepri.
2. Potensi Budaya Melayu yang bisa menjadi nilai dasar untuk memperkuat dan membangun konektivitas masyarakat dalam rangka membangun local wisdom, dan local knowledge.
3. Posisi Geostrategis Provinsi Kepri yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga mesti diletakkan sebagai pilar dasar dalam pembangunan Provinsi Kepri dimasa yang akan datang.

"Tiga pilar ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan visi, misi, dan program yang akan kita masukan dalam rancangan awal RPJPD 2025-2045", ungkap Eko.

Professor asal Kijang, Kabupaten Bintan ini mengingatkan agar RPJPD Provinsi Kepri terintegrasi dengan RPJPD Kabupaten/Kota, serta menyelaraskan semua program prioritas. RPJPD harus diletakkan pada konsep regional bukan sekedar sektoral, untuk itu diperlukan masukan dari daerah-daerah agar Ranwal RPJPD tersebut lebih berbobot, visioner, dan dapat mengakomodir seluruh ide, gagasan, dan potensi yang ada di daerah.

Dr. Agung Sakya Kirti Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji yang turut hadir sebagai narasumber dari kalangan akademisi memaparkan bahwa Provinsi Kepri harus berani bermimpi menjadi Poros Maritim Dunia dan menjadi yang terdepan dalam penerapan konsep Blue Ekonomi, serta Pioner dalam Penelitian dibidang Kemaritiman.

Menurut Agung, Visi Poros Maritim yang digagas Pemerintah Provinsi Kepri pada RPJPD 2025-2045 dapat diwujudkan bila adanya SDM yang handal, dukungan anggaran yang memadai, kolaborasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat (Triple Helix).

Bappeda Kepri mencatat sejumlah masukan dari berbagai kalangan yang hadir secara langsung maupun virtua pada kegiatan FGD tersebut yaitu:

1. Penyelesaian persoalan pencemaran laut di wilayah Kabupaten Bintan.
2. Kepastian operasional Bandara Busung
3. Deregulasi peraturan pemerintah terkait Isu keamanan laut wilayah Kepri, kepelabuhan dan labuh jangkar agar potensi geostrategis yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Penyelesaian terkait isu agraria sehingga ada kepastian bagi iklim investasi.
5. Pembangunan infrastruktur pasar tradisional dan pusat oleh-oleh dalam rangka memperluas pangsa pasar UMKM dan menghidupkan industri pariwisata.
6. Peningkatan SDM Nelayan agar adaptif dengan kemajuan teknologi, pembangunan pelabuhan perikanan yang representatif, cool storage, dan SPBU disetiap wilayah, mendorong budidaya perikanan ternak, serta pengelolaan potensi laut agar berdaya dan berhasil guna.
7. Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada daerah kepulauan serta Penyediaan dan optimalisasi pengelolaan air untuk masa depan.
8. Dukungan regulasi agar KEK Batam Aero Teknik bisa mengundang investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut.
9. Ranwal RPJPD hendaknya mempertegas penyebutan Kampung Tua dan mengakomodir hak-hak ulayat masyarakat di kawasan tersebut serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil.
10. Pembangunan infrastruktur berbasis anak dan pro disabilitas serta perempuan, sehingga Provinsi Kepri menjadi Provinsi yang betul-betul layak anak.

Turut hadir pada FGD Ranwal RPJPD tersebut Kementerian PPN/BAPPENAS, Kemendagri, Kemenko Marves, Akademisi, OPD Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BPS, LAM, Lembaga Pengawas Mutu Pendidikan (LPMP), Badan Pengusahaan Kawasan/KEK, Asosiasi Pengusaha/ Profesi, PT. Pelabuhan Kepri, Organisasi Kepemudaan, LSM, dan Profesi, IWAPI, HNSI, dan Forum Anak Kepri.