Kajian Evaluasi dan Implementasi Dana Desa di Provinsi Kepulauan Riau
Deskripsi / Abstrak
Pemerintah sejak 2015 telah mengalokasikan Dana Desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Di Provinsi Kepulauan Riau, alokasi Dana Desa periode 2015–2018 mencapai Rp706,5 miliar. Besarnya dana tersebut diharapkan mampu memperkuat infrastruktur dasar desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menumbuhkan kemandirian desa.
Kajian ini dilakukan di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga dengan tujuan mengevaluasi tata kelola, pemanfaatan, serta dampak Dana Desa. Fokus evaluasi meliputi:
Aspek implementasi, yakni bagaimana pemerintah desa mengelola dana dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran.
Aspek hasil (output), berupa pembangunan infrastruktur dasar dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Aspek dampak (impact), yakni kontribusi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan kapasitas desa.
Hasil kajian menunjukkan bahwa Dana Desa memberi peluang besar bagi peningkatan pembangunan desa. Namun, diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas, pemerataan manfaat, serta ketepatan penggunaan anggaran. Rekomendasi strategis diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, penguatan partisipasi masyarakat, serta penegakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dengan demikian, Dana Desa di Kepulauan Riau bukan hanya instrumen pembangunan, tetapi juga sarana penting untuk mendorong kemandirian dan ketahanan sosial-ekonomi desa.
Tim Penulis / Penyusun
Bidang Penelitian dan Pengembangan. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.