Fasilitasi Reviu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Fasilitasi Reviu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 di Tanjungpinang, Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.
Diketahui, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau termasuk yang terendah secara nasional. Berdasarkan data BPS September 2025, persentase penduduk miskin Kepri tercatat sebesar 4,26 persen atau menempati peringkat keempat terendah di Indonesia. Angka tersebut berada jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,25 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,72 persen. Capaian ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam menekan kemiskinan ekstrem hingga berada di bawah satu persen, sejalan dengan target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem.
Fauzan Hasan, S. STP., M.Si, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III menyampaikan beberapa point penting terkait Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yaitu:
1. Pemda untuk segera merealisasikan program kegiatan yang telah di tagging tahun 2026
2. Melaporkan RAT Tahun 2026 dengan berpedoman pada RPKD yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN dengan menetapkan data sasaran yang sama (desil 1) untuk penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di seluruh OPD terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan Monev
4. Melaporkan penyusunan dokumen RPKD ke dalam website pelaporan ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kegiatan reviu ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berbasis data guna mempercepat pengurangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
