Kepri Siapkan Strategi Dongkrak Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

TANJUNGPINANG – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Persiapan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026, Kamis (25/6), di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Kepri. Rapat ini bertujuan menyatukan langkah seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sesuai indikator penilaian IPKD.
Kegiatan yang dipimpin Kabid Brida Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, Ira Wardeni, merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 serta hasil koordinasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri terkait persiapan pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026. Rapat dihadiri perwakilan perangkat daerah yang memiliki peran dalam pemenuhan indikator penilaian IPKD.
Berdasarkan hasil evaluasi IPKD Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025, Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai 71,43 dengan kategori “Cukup Baik”. Capaian tersebut memang turun 2,70 poin dibanding tahun sebelumnya akibat perubahan metodologi pengukuran, namun tetap menunjukkan konsistensi pengelolaan keuangan daerah. Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan peningkatan nilai IPKD menjadi di atas 80 atau masuk kategori “Baik” pada pengukuran tahun 2026.
Sejumlah strategi perbaikan menjadi fokus bersama, di antaranya meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran, memenuhi mandatory spending, memperkuat transparansi dokumen keuangan daerah, menjaga optimalisasi penyerapan anggaran, meningkatkan kemampuan keuangan daerah, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan berkualitas.Tampilkan lebih sedikit