JoomlaLock.com All4Share.net

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif  melalui Sekretaris Daerah.


Bappeda mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat penyusunan rencana makro di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup, perekonomian, sosial budaya, pemerintahan serta pendataan penelitian dan pengembangan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bappeda menyelenggarakan fungsi :
(1). Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi keuangan umum dan kepegawaian;
(2). Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
(3). Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
(4). Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
(5). Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup;
(6). Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perekonomian;
(7). Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
(8). Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
(9). Perumusan kebijakan teknis pendataan, penelitian dan pengembangan;
(10). Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
(11). Perumusan kebijakan teknis penyiapan data program pembangunan daerah;
(12). Pengkoordinasian penyusunan rencana makro daerah kabupaten/kota;
Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur

Last modification: Sab 20 Agu 2016