JoomlaLock.com All4Share.net

Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Perda RPJMD Kota Batam 2016 – 2021

(0 votes)
Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Perda RPJMD Kota Batam 2016 – 2021 Featured

Sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 270 yang mengamanatkan kepada Kabupaten/ Kota dalam penyusunan Perda RPJMD agar menyampaikan Dokumen Ranperda RPJMD Ke Provinsi untuk dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Untuk itu diadakan evaluasi Rancangan Perda RPJMD Kota Batam yang dilaksanakan pada hari Jumat, 23 September 2016 dengan dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Any Lindawati, SH, MH, sedangkan dari Kota Batam di pimpin oleh Asisten Administrasi Umum, Bapak Firmansyah, S.Sos, M.Si.

 

Ada beberapa catatan perbaikan yang berpedoman pada form evaluasi sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 untuk penyempurnaan Rancangan RPJMD Kota Batam, antara lain :

  1. Pada dasar hukum, belum ada regulasi yang seharusnya dimasukkan seperti RPJPD Kota Batam.
  2. Data dan informasi masih ada beberapa data yang tidak sinkron, belum series, tidak update, tidak lengkap, dan tidak jelas sumbernya.
  3. Terdapat beberapa muatan RTRW Provinsi, Buku 3 RPJMN, Nawacita dan RTR BBK yang belum diakomodir ke dalam RPJMD Kota Batam yaitu Struktur Ruang dan mencantumkan Peta Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Kota Batam.
  4. Masih terdapat indikator yang masih memerlukan perhatian serta analisa lebih lanjut, serta ada indikator program yang bersifat output, belum menunjukkan kinerja, belum ada target, dan belum ada satuan
  5. Pada Aspek Daya Saing terdapat Sub bab mengenai Gambaran Umum Peran, Strategi dan Kegiatan BP Batam, namun belum menunjukkan kondisi daya saing Batam dengan adanya BP Batam.
  6. Pada analisis gambaran umum kondisi daerah Kota Batam agar menjabarkan secara lengkap Aspek Geografis dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya saing daerah.
  7. Pada analisis Pengolahan keuangan daerah masih menggunakan data tahun 2014 sebagai tahun dasar untuk memproyeksikan belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat.
  8. Pada perumusan permasalahan ada beberapa urusan yang belum menampilkan sinkronisasi data Pada Bab II Gambaran Umum Daerah.
  9. Beberapa Isu-isu strategis dan Misi sebaiknya diperkuat dengan data dan di perkuat pada Bab II Gambaran Umum Daerah.
  10. Pada rumusan visi dan misi RPJMD Kota Batam diharapkan selaras fokus arah kebijakan Provinsi seperti Kemaritiman, kebudayaan dan berakhlak mulia.
  11. Pencapaian indikator IPM pada Bab IX tidak konsisten dengan data pada Bab II Gambaran Umum Daerah.
  12. Belum menampilkan jumlah program yang utuh dan pagu indikatif secara total.
  13. Belum menggambarkan Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota sekitarnya.
  14. Urusan Pekerjaan Umum, belum menampilkan secara jelas tajam tentang kawasan strategis, ketersediaan air minum, sanitasi, pemukiman, pengolahan limbah yang dapat dapat didukung oleh Provinsi Kepulauan Riau serta Data RTH sebaiknya disesuaikan.
  15. Urusan Kelautan dan Perikanan, belum menampilkan tentang perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, industri perikanan, jumlah ekspor dan impor perikanan.
  16. Urusan Pariwisata, belum menampilkan profil pariwisata Kota Batam seperti jumlah kunjungan mancanegara, lama kunjungan, kontribusi terhadap PDRB dan belum menampilkan pengelolaan destinasi pariwisata unggulan di Kota Batam.

Disamping itu juga terdapat masukan dari beberapa SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau antara lain Dinas Pekerjaan Umum yang menyampaikan sebaiknya menampilkan data yang menggambarkan kondisi interland seperti air minum atau sanitasi agar bisa menganalisa kebutuhan Kota Batam dalam urusan pekerjaan umum. Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan pada isu-isu strategis belum menampilkan isu kelautan dan perikanan secara spesifik seperti kawasan minapolitan yang di tetapkan di Pulau Galang. Sedangkan Inspektorat menyampaikan perlu menetapkan data capaian target dengan angka-angka yang bisa dihitung secara realistis serta data pendukung harus disiapkan agar perencanaan 5 tahun kedepan bisa tertata dengan baik. Sementara dari Bidang Sarana Prasarana, Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappeda menyampaikan pembahasan pada Bab II terkait dengan sanitasi, drainase, pengolahan limbah dan air bersih masih cukup dangkal dan perlu dikembangkan lagi. (Sekar)